SIAKBA, Dukung Proses Pendaftaran dan Arsip Penyelenggara Pemilu
Jakarta, kpu.go.id - KPU berkomitmen menghadirkan pelayanan optimal dengan inovasi-inovasi pengembangan sistem informasi sebagai bentuk upaya digitalisasi yang mendukung tahapan pemilu dan pemilihan berdasarkan kebutuhan informasi akurat kepada publik dengan skala nasional yang lebih cepat.
Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU Parsadaan Harahap saat membuka Kegiatan Rapat Uji Coba dan Pembahasan Panduan Teknis Sistem Informasi Administrasi Anggota KPU dan Badan ad hoc (SIAKBA)yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen KPU di Jakarta, Selasa, (20/9/2022). Hadir mendampingi, Betty Espsilon Idroos, dan Mochammad Afifudin.
"Dengan proses pengembangan digitalisasi pada banyak aspek, KPU berharap ada kepercayaan publik pada proses transisi pemerintahan yang dilakukan dalam Pemilu. Mengingat data-data yang menjadi basis pengembangan sistem informasi bersifat sangat penting, proses pengembangan sistem informasi yang dimiliki KPU juga mempertimbangkan aspek keamanan," jelas Parsa.
Parsa juga menjelaskan bahwa SIAKBA ini merupakan aplikasi yang akan membantu proses administrasi anggota KPU dan badan ad hoc.
Terkait pemanfaatan teknologi dan kebutuhan terhadap proses digitalisasi administrasi pemerintahan, maka KPU mendorong agar terdapat Sistem Informasi yang dapat mendukung dan menjadi alat bantu dalam tugas pengadministrasian anggota KPU dan badan ad hoc.
Oleh karena itu, KPU melakukan inisiasi membangun Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan ad hoc (SIAKBA) sebagai alat bantu pendukung dalam proses pendaftaran dan arsip penyelenggara pemilu. KPU berharap agar SIAKBA ini dapat mendukung dan dioperasikan seperti sistem informasi yang telah dimiliki KPU, memberikan kemudahan dalam pekerjaan-pekerjaan KPU.
“Dengan adanya SIAKBA ini, tentu nantinya akan ada database terkait riwayat penyelenggara pemilu, baik sebagai anggota maupun badan ad hoc. Data ini sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas dari penyelenggara pemilu berdasarkan profil yang dimiliki,” lanjutnya.
KPU juga berharap agar penggunaan sistem informasi KPU dapat dilakukan secara aman dengan memperkuat sekuritas data. Pembahasan dengan Kominfo dan BSSN dapat berlanjut pada ranah aksi untuk memperkuat keamanan dan menjaga data dari ancaman siber.
Masih dalam sesi pengarahan, Mochammad Afifuddin menyampaikan tiga hal yang harus di perhatikan. Pertama, tata kelola internal sistem informasi (SIAKBA), terutama terkait PAW satker KPU daerah sebagai hal penting untuk dilakukan manajemen yang baik terkait data atau dokumen.
Kedua, seleksi dan rekrutmen Badan ad hoc bukan masuk ke dalam bagian tahapan pemilihan umum/pemilihan. Hal ini menjadi perhatian bagi Divisi Hukum dalam hal proses sengketa (untuk mengurangi beban Divisi Hukum dan Pengawasan).
Ketiga, tantangan teknikalitas (server) menjadi penting diperhatikan, seperti ungahan dokumen (proses pindah data dari dokumen fisik). “Sistem ini diharapkan menjadi pusat dokumen data bagi anggota KPU terpilih termasuk jajaran badan ad hoc. Jangan sampai sistem informasi ini menjadi hal yang dipersulit,” kata Afif.
Sementara itu, Betty menyampaikan bahwa SIAKBA dan sistem informasi yang lainnya adalah ntuk optimalisasi penggunaan digitalisasi informasi dan perlu diperhatikan terkait daerah dan masyarakat di wilayah yang blankspot karena sistem informasi adalah sebagai pendukung dalam pengelolaan.
“Saya berharap SIAKBA menjadi sistem yang andal dan menjadi awal mula untuk mendokumentasikan data dari hulu hingga hilir, sampai dengan ke badan ad hoc (KPPS/Pantarlih). Terkait keamanan, SIAKBA harus dijaga bersama, karena itu dibutuhkan kerja sama dengan pihak terkait (BSSN) dan tantangan bagi KPU. Ke depan SIAKBA menjadi sistem informasi untuk mendeteksi keanggotaan/data ganda terhadap anggota badan ad hoc dan berintegrasi dengan SIPOL dan SIDALIH”, pungkas Betty.
Turut hadir, Inspektur Utama Nanang Priyatna, Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, Lucky Firnandy Majanto, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Wahyu Yudi Wijayanti, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Yayu Yuliani, Inspektur Wilayah I, Novy Hasbhy Munnawar, Inspektur Wilayah II, Adiwijaya Bakti serta Kepala Biro Logistik, Asep Suhlan. (humas kpu james/ foto james/ed dio).
