Berita Terkini

BAHAS PEMERIKSAAN KESEHATAN, KPU KUNJUNGI RSUP SOEDONO

Madiun https://kab-madiun.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Soedono Madiun, di Jalan Soetomo, Kota Madiun, Rabu (14/8). Dalam Koordinasi dengan RSUP Soedono ini, Dihadiri Muhammad Wakhid Hasyim selaku divisi hukum dan pengawasan dan lutvi al as'ari Divisi Teknis Penyelenggara. Kunjungan ini dalam rangka persiapan lokasi pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Madiun Tahun 2024. kami gerak cepat untuk kordinasi dengan RSUP, lebih cepat koordinasi lebih baik," kata Anggota KPU Kabupaten Madiun, Muhammad Wakhid Hasyim. Untuk Penetapan Lokasi Rumah Sakit, lanjut Hasyim, KPU tetep Memperhatikan hal hal yang sesuai aturan, diantaranya syarat lokasi Pemeriksaan Kesehatan, RS minimal Tipe B. Nanti segera kita Plenokan, karena kita dikejar deadline,tutupnya.  

KPU Ajak Tokoh Agama Damaikan Pilkada

Madiun, Http://kab-madiun.kpu.go.id  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun Menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Tokoh Agama pada Pemihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024. Sejumlah persoalan dan polemik yang sedianya bakal terjadi Jelang dan Paska Pemilihan di obrolkan dengan santai namun serius. "Hari ini kan paska Penetapan DPS. jadi lebih dini kita kawal pemilih dilingkungan pesantren apakah sudah terdata seluruhnya atau belum, mengingat di pondok pesantren banyak pemilih dari luar daerah," kata Anggota KPU Kabupaten Madiun Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Wakhid Hasyim, usai Acara yang digelar di Rumah Makan Pondok Jati, Desa Mojopurno Kabupaten Madiun. Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan ini mengatakan polemik data pemilih ini menjadi salah satu konsen kami yang urgen untuk terus kita kawal, agar seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suaranya. Dengan cara memberi bekal para pengasuh pondok pesantren, pengurus Robitoh Ma'had Islamiyah (RMI) dan tokoh Agama ini untuk ikut serta mengkampanyekan http://cekdptonline.kpu.go.id ditengah masyarakat. "mereka kan aktif ditengah masyarakat, kami meyakini cara ini sangat efektif," tegas Hasyim. Selain persoalan data pemilih, isu SARA, HOAK, persekusi dan sejumlah pemicu terjadinya konfilk jelang dan paska Pilkada juga didiskusikan untuk ikut serta meredam demi keutuhan NKRI dan Pilkada Madiun berjalan santun dan rukun. "dengan jaringan santri, alumni aktifitas ditengah masyarakat dan keaktifan tokoh agama di sejumlah organisasi ini diyakini mampu meredam gejolak tersebut, sehingga KPU akan terus berkolaborasi," tutup Hasyim. Sementara, perwakilan Polres Madiun yang hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan sejumlah persoalan yang bisa memicu konfilk pada masa tahapan, masa pemilihan dan paska coblosan yang wajib diwaspadai. "Potensi konfik pasti ada pada perhelatan pilkada, namun peran tokoh agama dan masyarakat sangat ampuh untuk menangkalnya," kata Kanit bidang Politik Sat intelkam Aiptu Wasis Pamuji Saat memberikan arahnya pada acara tersebut.   Komunikasi yang bersifat kekeluargaan ini patut dilestarikan untuk saling menjaga kerukunan dan keamanan di Kabupaten Madiun. "Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat dalam sebuah Pilkada. Tokoh agama juga mampu berperan sebagai penyejuk umat, semakin banyak tokoh di masyarakat berperan aktif dalam mengkampanyekan Pilkada Santun Madiun Rukun, diyakini perhelatan pilkada bisa berjalan aman dan kondusif," tandas Wasis.

Penandatanganan Berita Acara Penetepan DPS, Undang Pihak Terkait

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id  Hari ini, KPU Kabupaten Madiun Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi  dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang turut mengundang pihak terkait yakni dari Bawaslu Kabupaten Madiun, Polres, Polresta, Bakesbangpoldagri, dan Dispendukcapil. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Madiun Nur Anwar yang turut dihadiri juga oleh Seluruh Komisioner , Sekretaris Serta Kasubbag dan Staff Sekretariat. Dalam Rekapitulasi ini dilaksanakan dengan cara perwakilan dari PPK membacakan satu persatu hasil DPHP tiap kecamatan masing masing. Seluruh Proses mulai dari Coklit sampai dengan Penetapan DPS ini di komando langsung oleh Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Irsyad Kholis Fatchurrozaq dimana selama prosesnya menggunakan Aplikasi Sidalih. Dalam Rapat pleno Terbuka ini semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Setelah disetujui hasil dari Rekapitulasi ini dilanjutnya penandatangan Berita Acara dan Serah Terima Hasil DPS kepada seluruh pihak terkait.      Download SK DPS Pilkada 2024 Cek DPT Online :  http://cekdptonline.kpu.go.id  

Tiga komisioner KPU Digembleng di Rindam Jaya

Madiun https://kab-madiun.kpu.go.id Sedikitnya tiga dari lima komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Madiun ikuti Orientasi Tugas (Ortug) gelombang ke X (sepuluh) yang Diselenggarakan KPU Republik Indonesia. Ortug ini bakal digelar mulai tanggal 4 sampai 8 Agustus di Resimen Induk Jakarta (Rindam Jayakarta) di Jakarta. Ketiga Komisioner itu adalah Nur Anwar, Muhammad Wakhid Hasyim dan Lutfi alasari. Meski kita di Jakarta, Namun Koordinasi dan Pekerjaan di Madiun tetap Kami Monitor,kata Hasyim, koordinator Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Madiun. Resimen Induk Kodam Jayakarta atau Rindam Jayakarta adalah suatu wadah untuk Menggembleng, membentuk dan melatih Prajurit untuk Menghasilkan suatu Angkatan Bersenjata yang Profesionalisme Kemiliteran serta Perjuangan guna Menghadapi setiap Ancaman baik dari dalam maupun luar Negeri, Markas satuan berada di Wilayah Jakarta Timur dan Bogor. Sesuai jadwal, Ortug dihadiri 5 (lima) Komisioner dan Sekretaris, namun karena tahapan pilkada yang begitu padat dan tidak bisa digantikan jadwalnya, dua Komisioner dan Sekretaris diundur, atau dijadwal ulang,kata hasyim. Diketahui, Pilkada tahun 2024 bakal digelar Serentak di 545 Daerah. Tersebar di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 kota se Indonesia pada 27 November Mendatang. Khusus di Kabupaten Madiun, tag line nya "Pilkada Santun Madiun Rukun"

Amanat Kegiatan Apel Pagi Kali ini, Himbauan Keras untuk Seluruh Staf Personel.

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id KPU Kabupaten Madiun laksanakan kegiatan Apel Pagi yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto, dalam kegiatan Apel ini dihadiri oleh Seluruh Staf dan Personel KPU Kabupaten Madiun. Pelaksanaan Kegiatan Apel Pagi dimulai pukul 08.00 WIB yang bertempat di Halaman Kantor. Dalam Amanatnya Beliau Menyampaikan terkait adanya Himbauan keras dari Sekretaris Jendral KPU  kepada seluruh Staf Dan Personel KPU se Indonesia bahwasannya dilarang keras melakukan aktivitas Judi Online dalam lingkup kantor dimana mengingat pemerintah sedang gencar untuk memberantas Judi Online. Agung juga menghimbau kepada Seluruh staf nya untuk selalu menjaga nama baik Lembaga baik dilingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Serta tak lupa beliau juga menyampaikan bahwasannya kegiatan semakin padat lagi supaya untuk menjaga kekompakan dan Kesehatan kepada seluruh staf dan karyawan KPU Kabupaten Madiun.

ODGJ DAN DISABILITAS RAWAN TAK MASUK DPT

Madiun, https://kab-madiun.kpu.go.id Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun mewanti wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih teliti dalam pendataan pemilih, Khususnya warga  Disabilitas dan Orang Dengan Ganguan Jiwa (ODGJ). Karena banyak dari mereka yang belum memiliki E-KTP. "Pendataan warga yang belum memiliki E-KTP harus diperhatikan, khususnya ODGJ dan disabikitas, juga warga secara umum," kata Agung Budiarto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, saat Audiensi dengan KPU di kantor Dinsos,  Jumat (2/8). Rata rata mereka yang belum perekaman E-KTP adalah ODGJ, Disabilitas, Migran dan warga lansia.  Jumlah warga disabilitas sebanyak 5324 jiwa, ODGJ Sebanyak 2072 jiwa dan 83.535 warga lansia. "Dinsos sudah sering komunikasi dengan Dispendukcapil untuk perkaman E-KTP. Namun masih banyak warga yang enggan perekaman, tentu ini menjadi soal," Kata Agung. Dalam pendataan pemilu ini, Dinsos berharap KPU ikut membantu dan mendorong seluruh warga bisa menyuarakan hak pilihnya, termasuk mereka yang kini belum perekaman E-KTP. "caranya ya bisa dengan surat keterangan atau dengan data coklit, mendorong dispendukcapil untuk melakukan perekaman," tandasnya  Sementantara Anggota KPU Kabupaten Madiun, Muhammad Wakhid Hasyim mengapresiasi masukan Dinsos tersebut, dan segera melakukan koordinasi di internal KPU untuk menyisir pemilih yang dimaksud. Juga segera koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti temuan warga kabupaten madiun yang belum perekaman. "ini masukan bagus, seluruh warga NKRI wajib memiliki Hak pilih, Tapi harus memenuhi syarat" tandas hasyim. Diketahui, Pilkada Tahun 2024  bakal digelar pada 27 November  serentak se indonesia termasuk di Kabupaten Madiun. Dengan tagline pilkada santun Madiun Rukun.