Berita Terkini

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Sabtu, 25 Februari 2023 KPU Kabupaten Madiun laksanakan kegiatan Monitoring dan Supervisi Tahapan Coklit dari Pantarlih Desa Nglambangan Kecamatan Wungu. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Supervisi ini Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Nur Wachid Nasrulloh didampingi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto mendatangi kantor sekretariat PPS desa nglambangan. Dalam giat ini turut hadir juga Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini saat pelaksanaan Monitoring tersebut. Selaku Ketua PPK Kecamatan Wungu Rozif menyampaikan bahwasannya pada tahapan coklit ini pada desa nglambangan sudah dilaksanakan sekitar 80 %, banyak yang masih perlu di input data tersebut, sesuai laporan di desa nglambangan ini akan ada rekonstruksi tps yang pertama 10 tps nanti akan di ubah menjadi 6 tps, namun masih perlu dikoordinasikan kembali. Selaku Komisioner Divisi Rendatin yang mengurusi Kegiatan Pantarlih ini Nur Wachid juga menyampaikan Bahwasannya sampai saat ini sudah mencapai 33,55% pelaksanaan tahapan coklit se kabupaten madiun. Kegiatan monitoring dan supervisi ini dilaksanakan dengan lancar.

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Kamis, 23 Februari 2023 KPU Kabupaten Madiun melaksanakan Tahapan Pencocokan Dan Penelitian (COKLIT) kepada Bupati Madiun Ahmad Dawami yang dilaksanakan di kediaman beliau dusun Made desa sumberejo kecamatan madiun. Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi yang didampingi oleh Seluruh Komisioner berserta Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto dan Kasubbag Program dan data Ardy Sugiarto ikut serta hadir dalam kegiatan coklit kepada Bupati tersebut. Pelaksanaan Coklit ini dilakukan oleh Tim Pantarlih dari Desa Sumberejo yang didampingi oleh PPK dan Panwascam dari kecamatan setempat. Ali menyampaikan bahwasannya pentingnya pelaksanaan kegiatan coklit data pemilih ini akan digunakan untuk Pemilu tahun 2024. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Nur Wachid Nasrulloh juga menyampaikan bahwa tahapan coklit ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Februari – 14 maret 2023 . dan karena tahapan ini merupakan tahapan yang rawan sengketa, sehingga diminta dari semua pihak bisa hadir untuk sama sama mensukseskan coklit agar data pemilih benar benar sesuai. Dalam Hal ini Bupati Madiun juga merespon pada tahapan coklit ini dengan baik dan mengikuti alur yang berlaku. Nur Wachid menambahkan sampai dengan saat ini kegiatan coklit sudah mencapai 38.55% dan optimis akan selesai pelaksanaan coklit ini nanti tanggal 14 Maret 2023.

      Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU, Hasyim Asy'ari selaku Teradu hadir dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (27/2/2023). Adapun agenda sidang adalah mendengarkan keterangan pihak Pengadu dan  Teradu serta saksi-saksi dan pihak terkait untuk perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023. Dalam keterangan, Hasyim mengatakan bahwa pernyataannya yang disampaikan pada rangkaian kegiatan Catatan Akhir Tahun 2022 KPU 29 Desember 2022, dilakukannya semata-mata untuk menjalankan tugas yang diamanatkan oleh UU Pemilu yakni menyampaikan informasi terkait perkembangan penyelenggaraan tahapan pemilu. "Sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau sependapat dengan sistem proporsional tertutup," kata Hasyim. Menurut dia, informasi yang diberikannya terkait perkembangan tahapan pemilu, jika tidak dijelaskan maka dirinya tidak menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang sudah diamanatkan dalam ketentuan pasal 14 huruf C UU Pemilu. Oleh karena itu, Hasyim menegaskan KPU berpedoman pada sistem pemilu yang dianut dalam Undang-Undang Tentang Pemilu. Penyelenggaraan pemilu baik itu menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup ataupun daftar calon terbuka, pada prinsipnya dilaksanakan KPU berdasarkan amanat UUD 1945 dan UU tentang Pemilu. "Dari aspek penyelenggaraan pemilu, KPU sebagai pelaksana UU tentang pemilu tunduk pada sistem pemilu yang dianut baik sistem proporsional daftar calon terbuka maupun daftar calon tertutup," tegas Hasyim. Hasyim pun meminta majelis pemeriksa DKPP untuk menjatuhkan putusan bahwa dirinya selaku Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, menolak dalil-dalil aduan pengadu seluruhnya. Hadir selaku pihak terkait, Anggota KPU Idham Holik menegaskan bahwa KPU selama menjalankan tahapan pemilu, berpedoman pada UU 7 nomor 17 tentang Pemilu. Turut hadir mengikuti jalannya sidang, Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS), Andi Krisna serta  jajaran Tenaga Ahli dan setjen KPU. (humas kpu ri tenri/ foto dosen/ed diR)  

    Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU Hasyim Asy’ari didampingi Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Andi Krisna, hadir memberikan pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB), yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk Partai Buruh, di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC), Selasa (21/2/2023). Mengawali paparan Hasyim memberikan pandangannya terkait kedudukan partai politik yang menurutnya lebih tepat dinilai sebagai badan hukum publik. Selanjutnya dia menjelaskan definisi korupsi dan penjabarannya bersumber dari aturan perundang-undangan. Di mana salah satu frasa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan pelakunya tentu memiliki kewenangan. Korupsi sendiri menurut Hasyim adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Dan terkait partai politik, Hasyim mengingatkan bahwa mereka memiliki posisi strategis di Indonesia baik sebagai aktor utama dalam perpolitikan maupun perkembangan demokrasi. Dan salah satu aspek strategis partai politik ketika berperan dalam pengisian jabatan kenegaraan. Dengan pentingnya posisi ini maka kerja dan tugas partai politik sesungguhnya berat serta besar. Harus dijalankan dengan penuh integritas. “Tapi juga sangat mulia karena untuk pengisian jabatan, strategis,” tambah Hasyim. Hadir memberikan sambutan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, serta Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana. Dengan peserta Sekjen Partai Buruh beserta jajaran pengurus baik luring maupun daring. (humas kpu dianR/foto: dianR/ed diR)  

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Monitoring pada Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon DPD di desa Duren kecamatan Pilangkenceng. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Jumangin didampingi oleh Staf Sekretariat Bagian Teknis dan Hubmas hadir dalam kegiatan tersebut. Ditemui oleh Ketua PPK pilangkenceng beserta seluruh PPS desa Duren yang melaporkan bawasannya pelaksanaan Verfak Calon DPD di desa Duren sudah dilaksanakan dengan baik tanpa kendala apapun. Juga turut hadir dalam monitoring ini Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun Nur Anwar yang didampingi oleh Komisioner Divisi Penyelesaian Sengketa Slamet Widodo bahwa pentingnya pelaksanaan Verfak ini sebisa mungkin di koordinasikan dengan baik untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan Verfak DPD ini.  

      Yogyakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos melanjutkan kunjungan kerjanya di Yogyakarta dengan beraudiensi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Universitas 'Aisyiyah Yogyakart, Minggu (19/02/2023). Pertemuan membahas pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Betty meminta dukungan PP Muhammadiyah untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024, dengan melakukan  pendidikan pemilih. Betty mencontohkan dari Sinode Protestan dan Uskupan, mereka memiliki modul pendidikan pemilih dan juga kelas-kelas, ada wanita dan pemilu, anak muda dan pemilu, pemilih pemula. "Mereka punya modulnya, kalau bisa Muhammadiyah juga ada untuk Pemilu 2024," kata Betty.  Selain itu, Betty juga mendorong kampus-kampus di bawah naungan Muhammadiyah dapat berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU termasuk melakukan pendataan mahasiswa yang alamat KTP-elnya tidak di sekitar kampus agar dapat dilayani hak pilihnya oleh KPU pada Pemilu 2024. "Mungkin pendataan mahasiswa tinggal di luar jogja biar tidak seperti Pemilu 2019 ada yang tidak tertampung [menjadi pemilih di sekitar kampus]," kata Betty.  Gayung bersambut, Haedar Nashir, menyampaikan dukungannya untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2024 termasuk mengaktifkan pendidikan pemilih. Haedar juga mendorong KPU bekerjasama dengan banyak pihak.  "Sistem penyelenggaraan pemilu kita berat, maka kita berharap KPU bisa lebih bersama dan harus kerja sama dengan banyak pihak termasuk memastikan besok itu, karena pemilu serentak betul-betul bisa dikawal, terutama kesehatan KPPS, petugas lapangan," kata Haedar.  Hadir juga, Ketua, Anggota, Sekretaris KPU DIY dan Rektor Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. (humas kpu ri tenri/foto tenri/ed diR)