Berita Terkini

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id “Tindak lanjut verifikasi administrasi perbaikan sudah mulai dilaksanakan kembali, diharapkan untuk seluruh Personel KPU Kabupaten Madiun bisa Saling membantu melancarkan kegiatan tersebut”, ujar Kepala Subbagian Perencanaan Data Dan informasi Ardy Sugiarto saat memimpin apel pagi kali ini sebagai PLH ( Pelaksana Harian). (senin, 3 oktober 2022). Di pelaksanaan Apel Pagi kali ini hanya dihadiri oleh personel Sekretariat KPU Kabupaten Madiun, Karena ada Rapat Pimpinan di Surabaya, Seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Madiun berhalangan untuk mengikuti kegiatan Apel Pagi. Ardy juga menyampaikan pesan dari Sekretaris bahwasannya dalam melaksanakan kegiatan Lembur Vermin ini supaya dibuat laporan administrasi dengan tertib, yakni Absensi dan juga Laporan Kegiatan selama lembur berlangsung.  Beliau juga menyampaikan kepada seluruh staf personel KPU Kabupaten Madiun yang diluar Subbagian Teknis dan Hubmas bisa semaksimal mungkin membantu mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukan,seperti menerima tamu, mendokumentasikan kegiatan selama kegiatan vermin tindak lanjut masyarakat berlangsung.

  Surabaya, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) guna menjawab tantangan pendataan penyelenggara pemilu yang lebih baik. Di masa akan datang, SIAKBA juga dapat memudahkan KPU pada proses Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU maupun badan ad hoc. Anggota KPU Mochammad Afifuddin, saat menutup Pelatihan SIAKBA di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (30/9/2022) mengatakan, tantangan kerja bagian SDM KPU tidak mudah dan semakin kompleks. Oleh karena itu dia meyakini, hadirnya SIAKBA akan memudahkan dan mengefektifkan kerja-kerja terkait SDM KPU.  Terutama badan ad hoc, SIAKBA menurut dia juga dapat menjadi pusat data diri penyelenggara badan ad hoc KPU. Rekam jejak yang bersangkutan juga dapat terdokumentasi dengan baik di SIAKBA ini. "Dengan data-data ini akan sangat mudah bagi kita mentracking. Selain data dan arsip, ini juga jadi penting untuk kita memastikan pada saatnya nanti orang yang mau direkrut adalah yang terbaik," ujar Afifuddin. Lebih lanjut, Afifuddin berpesan agar SIAKBA dijaga dengan baik. Dengan kemampuan SIAKBA menyimpan data penyelenggara pemilu dalam jumlah besar, maka sistem ini akan memiliki nilai yang tidak dapat dihitung dengan apapun. "Yang namanya sistem data, kalau sudah terkumpul itu mahal harganya. Dan salah satu cara menjaga data adalah dengan membukanya," tambah Afifuddin.  Sebelumnya pada hari kedua pelatihan, peserta yang berasal dari Kabag, Kasubbag dan Operator SIAKBA se-Indonesia mendapat pemahaman materi dari para narasumber, juga penguatan pengetahuan tentang melalui praktek pengoperasian SIAKBA. Hadir mendampingi Plt Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur. (humas kpu dianR-dosen/foto: dosen/ed diR)

Banjarmasin, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz hadir sebagai narasumber Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Verifikasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (30/9/22). Dalam paparannya, Mellaz menyampaikan ada empat langkah tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan. Mellaz juga menjelaskan empat kategori parpol calon peserta pemilu yakni, parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari pemilu nasional terakhir, parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 4% secara nasional, namun memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 4% secara nasional, dan tidak memiliki ketewakilan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta parpol yang tidak menjadi peserta pemilu dalam pemilu terakhir. Lebih lanjut Mellaz mengungkapkan beberapa isu strategis dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik. Pertama, optimalisasi peran Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kedua, penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas dalam melaksanakan tahapan verifikasi parpol. Ketiga, kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antar penyelenggara Pemilu, serta kesiapan lembaga dalam menghadapi gugatan partai politik dalam tahapan verifikasi parpol. Saat ini KPU tengah merancang empat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. “Empat isu strategis yang kini dibahas untuk menjadi PKPU, adalah pemuktahiran data pemilih, syarat pencalonan DPD, partisipasi masyarakat, dan daerah pemilihan,” kata Mellaz. Untuk tahapan verifikasi partai politik, dia menyebut ada 24 parpol yang terdaftar, dan masih dilakukan pemeriksaan, baik dokumen administrasi maupun parpol yang harus mengikuti verifikasi faktual. "Finalnya nanti tanggal 14 Desember 2022. Dalam penetapan peserta pemilu baru akan tahu parpol apa saja yang resmi mengikuti Pemilu 2024," jelasnya. Sementara Anggota KPU Provinsi Kalsel, Edy Ariansyah juga akan memastikan petugas KPU di daerah siap melaksanakan semua tahapan yang telah diputuskan pada level pusat. “Sosialisasi ini penting. Bagaimana kita semua  berperan dalam menyukseskan Pemilu 2024 agar terselenggara dengan baik dan berjalan secara damai, serta sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu secara demokratis," pungkasnya. Narasumber lain, Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo. Hadir sebagai peserta jajaran KPU Provinsi Kalsel, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalsel, Bawaslu Provinsi Kalsel, Forkopimda, BEM Universitas, Partai Politik, NGO, dan Media massa. (humas kpu james/foto: james/ed dio).

  Bogor, kpu.go.id - Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan proses pengadaan dan distribusi logistik adalah kewenangan sekretariat. untuk itu, semua jajaran KPU harus bersiap, karena tanggung jawab mutlak ada di sekretariat, sesuai standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan. Perencanaan logistik Pemilu tahun 2024 juga akan ada perubahan, di antaranya proses pengadaan surat suara yang berjenjang, yaitu Pemilu Presiden dan DPR dilakukan KPU, sedangkan DPD dan DPRD dilakukan KPU provinsi. “Sebagian dari perencanaan adalah kesiapan SDM. Salah satu kendalanya, yakni kurangnya pejabat PBJ atau Pengadaan Barang/Jasa. Untuk itu, pada tahun 2022 ini, KPU diberi kesempatan membuka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK sebanyak 1.132 untuk sekretariat KPU seluruh Indonesia. Hal ini menjadi salah satu solusi SDM terkait PBJ, karena PPPK posisinya sama dengan PNS,” ujar Bernad di hadapan peserta Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/09/2022). “Paket pengadaan yang terdiri atas produksi dan distribusi juga akan dipisah. Ini adalah salah satu jalan tengah untuk menyiasati waktu 75 hari yang sama dengan masa kampanye, sehingga waktu distribusi bisa lebih longgar. KPU juga akan mengusahakan mobil khusus logistik, di luar mobil operasional untuk mendukung kelancaran distribusi logistik,” lanjut Bernad. Masih dalam rakor, KPU memberikan penghargaan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, yaitu Kategori Perencanaan Logistik tingkat provinsi, terbaik I KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, terbaik II KPU Provinsi Kepulauan Riau, terbaik III KPU Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kategori Penggunaan LPSE untuk Paket Tender dan Nontender Tingkat Provinsi, terbaik I KPU Provinsi Bali, terbaik II KPU Provinsi Sulawesi Selatan, terbaik III KPU Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk Kategori Perencanaan Logistik Tingkat Kabupaten/Kota, terbaik I KPU Kota Depok, terbaik II KPU Kabupaten Karo, terbaik III KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Kategori Pengelolaan Inventarisasi Logistik Tingkat Kabupaten/Kota, terbaik I KPU Kabupaten Pulangpisau, terbaik II KPU Kota Malang, terbaik III KPU Kabupaten Bogor. Kategori Penggunaan LPSE untuk Paket Tender dan Nontender Tingkat Kabupaten/Kota, terbaik I KPU Kota Bogor, terbaik II KPU Kota Medan, terbaik III KPU Kabupaten Badung. Mengakhiri sesi ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, didampingi Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, menutup secara resmi Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024. (humas kpu arf/foto: deni/ed dio)

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Seluruh PPNPN KPU Kabupaten Madiun pada hari Kamis ini dikumpulkan untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja di setiap bulan. Dalam kegiatan ini di pimpin oleh Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Retno Meylia Muslim dan Kasubbag Hukum dan SDM Tri Wahyu Listyaningrum yang menerangkan bawasannya kegiatan evaluasi ini sangatlah penting dilakukan untuk pengetahui seberapa besar peningkatan kinerja dari seluruh PPNPN di KPU Kabupaten Madiun. Retno Juga menyampaikan untuk semakin meningkatkan kinerja dan kekompakan setiap individu disaat ini menghadapi Tahapan Pemilu yang semakin padat kegiatan. Beliau juga menambahkan bahwa penting sekali pelaksanaan evaluasi kinerja ini karena sebagai wujud satker salah satunya untuk tertib dalam administrasi. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan dilanjutkan seluruh pegawai PPNPN melaksanakan kegiatan dan tugasnya masing masing.

  Bogor, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memetakan pengelolaan logistik Pemilu 2024, melalui berbagai masukan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang mengetahui kondisi riil di lapangan. Pemetaan ini di antaranya kondisi di daerah terluar dan terjauh, moda transportasi yang bisa digunakan, ketersediaan personil yang dibutuhkan, sehingga semua bisa diidentifikasikan kebutuhan anggarannya. Hal ini disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia yang membidangi logistik, Selasa (27/09/2022) di Bogor, Jawa Barat. "Ada dua macam logistik. Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alat coblos," jelas Hasyim. yang Hadir dalam rakor, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, dan Betty Epsilon Idroos, serta Sekretaris Jenderal, KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara itu, Yulianto pada pengarahannya menguraikan rencana KPU untuk Pemilu Tahun 2024 yang akan membuat skema berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu dengan skema pengelolaan, pengadaan, dan distribusi yang terpisah. Logistik pendukung akan dikerjakan terlebih dahulu, jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan, nantinya tinggal menyesuaikan. Pola pengadaan juga akan didistribusikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk lebih mendekatkan pada proses distribusinya. "Ke depan tidak ada lagi proses sortir dan lipat surat suara di kabupaten/kota, semua akan didistribusikan sudah packing rapi. Untuk meminimalkan kesalahan daerah pemilihan saat packing dan distribusi, sampul tidak lagi menggunakan warna coklat seperti sebelumnya, tetapi menggunakan sampul yang mudah diidentifikasi," tutur Yulianto, pengemban Divisi Logistik KPU. Kegiatan yang berlangsung di kaki Gunung Salak ini diikuti juga oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Logistik, Asep Suhlan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Suryadi, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Cahyo Ariawan, Kepala Biro Umum, M. Syahrizal Iskandar, Kepala Biro Perundang-undangan, Nur Syarifah, Inspektur Wilayah II, Adiwijaya Bakti, jajaran Sekretariat Jenderal KPU, serta lebih kurang 1.200 peserta yang terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani logistik dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia. (Humas KPU Arf/foto: Deni/ed dio)