Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id – Sidang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 dengan agenda Pembuktian dengan Pelapor Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), mengungkap fakta ada kegiatan penghapusan dan pengubahan data dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dilakukan oleh operator Pandai sendiri. Hal ini terungkap saat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin membacakan log activity (log aktivitas) dari Sipol, setelah bertanya kepada saksi fakta yang dihadirkan Pandai, pada sidang di Gedung Bawaslu, Rabu (7/9/2022). “Kami punya sistem kapan akun ini dipakai, dihapus, contoh di dalam bukti T5, misalnya bahwa 3 Agustus pukul 03.00 WIB terjadi aktivitas menghapus data Sipol. Jadi akun Sipol Pandai sering menghapus data Sipol sendiri,” ungkap Afifuddin yang hadir didampingi Plt Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Setjen KPU Nur Syarifah serta Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama, Sigit Joyowardono. Mendengar hal tersebut saksi atas nama Muhammad Indra membenarkan adanya aktivitas penghapusan ini. Menurut dia penghapusan dilakukan karena adanya kesalahan nama, yang diikuti dengan penginputan data kembali ke dalam Sipol. “Soalnya ini untuk menyatakan bahwa Sipol datanya hilang dan sebagainya itu, kami berikan jawaban bahwa banyak sekali aktivitas yang terjadi, yang penghapusan atau tadi bahasanya salah nama dan seterusnya,” tambah Afifuddin. Pertanyakan Kesiapan Partai Masyumi Sementara itu pada sesi sidang berikutnya, dengan Pelapor Partai Masyumi, Anggota KPU Mochammad Afifuddin bertanya terkait kesiapan Partai Masyumi selama mengikuti tahapan pendaftaran, terutama proses penginputan data ke dalam Sipol. Pertanyaan kepada saksi diawali dengan berapa jumlah data yang terinput ke dalam Sipol saat Partai Masyumi datang untuk mendaftar ke KPU. “Ketika teman-teman berangkat dari kantor, mengisi Sipol 10 hari itu keyakinannya sudah penuh atau belum penuh,” tanya Afif yang dijawab saksi belum penuh. Afif kemudian melanjutkan, konsekuensi dari belum lengkapnya data dalam Sipol sebagai alat bantu proses pendaftaran. Yang kemudian direspon kembali oleh saksi dengan menyebut pengembalian berkas oleh KPU dan diminta melengkapi. Pada proses selanjutnya, Afif kemudian menyayangkan kehadiran Partai Masyumi yang justru mendaftar ke KPU di hari terakhir, bahkan di 2-3 jam menjelang ditutupnya proses pendaftaran. Menurutnya dengan kondisi data dalam Sipol yang belum lengkap, mendaftar di 14 Agustus 2022 pukul 21.04 WIB cukup berisiko. “Sementara pendaftaran ditutup pukul 23.59 WIB, maka hanya ada sekitar 2-3 jam masa perbaikan,” ucap Afifuddin. Afif kemudian menjelaskan latar belakang dirinya menanyakan hal tersebut, sebab sebelumnya dari saksi Pelapor, mempertanyakan ketidaktahuannya bahwa KPU juga memperbolehkan partai politik mendaftar dengan membawa dokumen fisik. “Jadi ketika proses itu ada semacam pemeriksaan berkas jalur konvensional, manual apakah sifatnya data ada di website Partai Masyumi, atau data itu berupa kertas2 bapak sudah tahu itu kan aturannya. Soalnya tadi bapak sampaikan tidak mengerti kalau berkas masih boleh, saya mau memastikan saja,” tambah Afifuddin. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Puadi, Anggota Majelis Totok Hariyono dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.(humas kpu dosen/foto: dosen/ed diR)

Jakarta,kpu.go.id – Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) menjadi kewajiban semua pihak. Tidak sebatas Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlebih proses Pemilu dan Pemilihan 2024 yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. KPU sendiri telah memiliki wacana, Grand Design Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ini, dan butuh penyempurnaan dari semua pihak. Atas dasar itu, KPU menggelar Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar oleh Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU, di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Hadir pada FGD ini Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU August Mellaz serta 10 narasumber di antaranya, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Syarmadani, Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana, Pakar, Akademisi & Praktisi Media Rulli Nasrullah, Ketua Visi Nusantara Maju (Vinus) ITB Yusfitriadi, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeiry Sumampow, Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Ketua Umum Research and Strategic Advisory (Exposit Strategic) Arif Susanto, Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Olla dengan moderator Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi. Mengawali FGD, Hasyim meminta dukungan dan masukan dari para narasumber terkait media penyampaian pesan, termasuk substansi pesannya, dan kelompok sasarannya. Tak hanya itu, KPU menurut dia perlu masukan terkait siapa yang akan menjadi pembawa pesan (messenger). Hal ini penting didiskusikan dan ditentukan agar komunikasi yang dilakukan efektif. "Kita mencoba mengidentifikasi itu, karena generasi sekarang cara komunikasinya sangat berbeda, ini kalau tidak pas kemudian pesan yang kita harapkan tersampaikan, tertolak, itu bisa menimbulkan tidak efektif pola komunikasinya," ujar Hasyim.  Selain itu, Hasyim menilai peran media pers juga penting untuk dilibatkan dalam membantu KPU mengkomunikasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kepada generasi milenial atau pemilih muda.  Senada Mellaz berharap FGD dapat membahas dan mendalami substansi serta menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak/masyarakat.  Masukan dan usulan dari para narasumber akan menjadi bahan penyempurnaan grand design untuk dapat diimplementasikan ke jajaran satker KPU di daerah. "Cetak biru yang kami coba susun dalam konteks divisi, saya ingin ini diputar dulu dalam beberapa forum dan nanti mendapatkan banyak masukan sebelum jadi bahan sosialisasi, jangan sampai visi misi divisi itu mendominasi, tetapi paling tidak kami potret bagaimana masukan teman-teman" kata Mellaz.  Mellaz menekankan tema besar terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih yakni visi Pemilu sebagai satu sarana integrasi bangsa. Apalagi Pemilu 2024 memiliki tantangan dalam sosialisasi,  pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Tantangannya yakni kondisi masyarakat, potensi hoaks dan ujaran kebencian. Sementara itu Syarmadani menyampaikan masukan agar KPU memerhatikan generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat 3T.  Rulli Nasrullah menyampaikan KPU perlu melakukan riset terkait pemilih yang baru memasuki umur 17 tahun mendekati pemungutan suara. Aditya Perdana dan Arwan Olla meminta KPU juga fokus pada generasi z dan menentukan cara berkomunikasi yang tepat seperti menggunakan media seperti TikTok. Selanjutnya Yusfitriadi menyarankan KPU mengembangkan akses perpustakaan pemilu berbasis digital, Lucius Karus menyarankan agar data dan rekam jejak calon memadai untuk masyarakat pemilih mengetahuinya. Ari Nurcahyo menyarankan KPU mendesain metode penyampaian pesan yang lebih informatif dan melibatkan generasi muda dalam membuat konten. Jeiry Sumampow sepakat jika tagline KPU adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ray Rangkuti mengingatkan perlunya pembangunan pendidikan politik bahwa pemilu sebagai hajat bersama bukan milik partai politik dan terakhir Arif Susanto menekankan perlunya fokus pada kabar bohong dan distorsi informasi. (humas kpu tenri/foto tenri/ed diR)

  Jawa Tengah, kpu.go.id -  Dalam rangka memastikan seluruh proses verifikasi administrasi di KPU Kota Surakarta, KPU Kabupaten Karanganyar, KPU Kabupaten Klaten dan KPU Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berjalan baik sesuai aturan yang berlaku,  Anggota KPU Yulianto Sudrajat melakukan kunjungan kerja ke empat kabupaten/kota tersebut, pada Selasa-Kamis (6-8/9/2022). Saat kunjungan kerja di empat kabupaten/kota, Yulianto menegaskan kepada seluruh operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) harus memahami teknis dan bekerja dengan teliti. "Periksa setiap berkas dengan teliti, jangan sampai ada kekeliruan," katanya. Selain harus memahami teknis dan teliti, Yulianto meminta seluruh penyelenggara pemilu harus cepat tanggap dalam pelayanan terhadap partai politik calon peserta pemilu 2024. "Kita harus sigap merespon setiap kendala yang dialami oleh partai politik," lanjutnya. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Yulianto didampingi Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro. (humas kpu ri deni/foto:deni/ed dio)

Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos didampingi Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Andre Putra Hermawan dan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling, menerima audiensi PT Eltran Indonesia, yang dipimpin Direktur Utama Dewayana Agung Nugroho, Selasa (6/9/2022). Kunjungan ini dalam rangka mengenalkan aplikasi milik PT Eltran Indonesia “Folio Digital Platform” yang diklaim mampu membantu kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas paparan yang disampaikan, Betty mengucapkan terima kasih, terutama untuk atensi yang disampaikan PT Eltran Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Meski begitu dirinya mengaku akan membahas lebih lanjut dengan Ketua dan Anggota KPU serta jajaran pejabat Setjen KPU terkait aplikasi ini. Di luar itu dia mengingatkan pentingnya sisi security (keamanan) dari setiap sistem informasi, mengingat kerja penyelenggara yang dilihat banyak pihak. “Ada beberapa hal yang saya catat dari pertemuan kita ini, dan catatan soal security itu juga jadi yang perlu terus menerus kami perbaiki," ungkap Betty.  Lebih lanjut, Betty menjelaskan bahwa persoalan KPU tidak hanya saat pemungutan suara tetapi juga lebih kepada rekapitulasi hasil pemungutan suara yang diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin kesalahannya atau margin of error-nya. "Persoalan kita lebih kepada rekap, rekapitulasi berjenjang dari atas sampai ke bawah, negara-negara lain itu belajar ke kita karena opennes di hari pemungutan suara, semuanya bisa dilihat hasilnya langsung," ujar Betty.  Sebelumnya Dewayana Agung Nugroho memperkenalkan aplikasi Folio Digital Platform yang dapat membantu KPPS, terutama dalam mempercepat kerja di TPS. “Kalau kita lihat pemilu kemarin ada kecapekan (kelelahan), dengan kita mencoba sistem kami ini bisa membantu pekerjaan teman-teman KPPS," kata Dewayana.  General Manager (GM) Operasional, Husnan Arofat menambahkan, kelebihan Folio dapat membantu mendaftar pemilih, absensi petugas KPPS, juga mengidentifikasi peserta pemilu. Selain itu dapat menjadi alat komunikasi para petugas, dokumentasi kegiatan, penyimpanan dokumen hingga audit jaminan keamanan. "Ini bisa ditawarkan solusi (melalui) Folio," kata Husnan. (humas kpu ri tenri/foto: tenri/ed diR)

  Aceh, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU Eberta Kawima melakukan monitoring dan supervisi verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024 di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, Selasa (6/9/2022). Membuka arahan, Idham mengapresiasi kinerja para verifikator dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Dia selanjutnya membahas sedikit persoalan dalam proses verifikasi administrasi di mana ditemukan permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). “Terkait hal ini KPU sudah mengantisipasi dengan bersurat kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 30 Agustus lalu,” tambah Idham. Menurutnya, KPU tidak bisa menyelesaikan verifikasi administrasi apabila klarifikasi terkait NIK di dalam DPB tidak selesai. Anggota partai dikatakan Idham harus memiliki NIK yang valid karena berkaitan dengan hak suara. Sementara itu Eberta Kawima mengatakan, sesuai amanah Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretariat KPU harus menjaga soliditas internal maupun eksternal. "Saya menyampaikan amanah dari Pak Sekjen untuk teman-teman semua agar menjaga soliditas internal kita maupun eksternal, karena soliditas merupakan modal utama untuk mengahadapi Pemilu Serentak 2024 mendatang,” ucap Wima Turut hadir Ketua dan Anggota KIP Aceh, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie beserta jajaran sekretariat KIP Kabupaten Pidie. (humas kpu ri idan/foto: idan/ed diR)

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id “Dimohon pencermatan bersama terkait dengan sisa anggaran pada DIPA pertama, dan juga adanya tambahan Anggaran”, ujar Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi saat memimpin Rapat Pleno kali ini. Rapat Pleno yang dimulai pukul 09.00 WIB ini hadiri oleh seluruh Komisioner , Sekretaris dan juga Seluruh Kepala Subbagian dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Bulan Agustus 2022. Seluruh laporan Evaluasi Program dan Anggaran Bulan Agustus 2022 disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto dengan total hasil 60,16% dari DIPA yang nantinya juga akan ada revisi kembali sampai hari Jum’at. Seluruh peserta Rapat Pleno menerima dan menyepakati seluruh hasil rapat, disamping itu Ali menambahkan terkait dengan pernyerapan anggaran diharapkan untuk tetap tertib administasi dan selalu di konsultasikan terlebih dahulu. Giat Evaluasi anggaran ini selesai pukul 11.00 WIB dilanjutkan kegiatan masing masing.