Berita Terkini

    Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU Hasyim Asyari hadir menjadi narasumber dalam Kegiatan Rapat Pimpinan (RAPIM) TNI - POLRI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tema “”TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (8/2/2023). Hasyim memaparkan Persiapan dan Kesiapan Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Hasyim menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab menjaga legitimasi institusi demokrasi dan transisi kekuasaan. Hasyim menyampaikan prinsip pemilu secara global (guiding principle of election) yang meliputi independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efesiensi, dan profesionalisme serta pelayanan publik. Hasyim memaparkan, adanya tiga jenis/model konten disinformasi kepemiluan. Pertama, disinformasi Kepemiluan dapat terjadi pada kelompok rentan. Kedua, disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu. Ketiga, disinformasi yang mengaburkan informasi prosedur teknis kepemiluan. Selanjutnya, Hasyim juga menjelaskan strategi yang dilakukan KPU RI dalam menangkal disinformasi kepemiluan adalah , yaitu menampilkan cek fakta hoax kepemiluan di laman kpu.go.id, melakukan counter issue di media sosial KPU RI, melakukan nota kesepahaman dan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti Bawaslu, Kominfo, KPI, Dewan Pers, Asosiasi Media Siber (AMSI), platform media sosial, merilis informasi resmi (pers rilis) dan membagikannya ke media terverifikasi, membuat Bakohumas KPU, dan inovasi pelayanan informasi kepemiluan melalui PPID serta Podcast KPU RI. Hasyim juga berharap adanya dukungan TNI-Polri dalam menjaga ketertiban dan keberlangsungan pesta demokrasi tersebut. Turut hadir Panglima Tentara Nasional Indonesia, Yudo Margono dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo. Hadir narasumber lainnya, yaitu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Wakil Mentri Pertahanan, M. Herindra. (humas kpu james/foto: james/ed dio)  

      Medan, kpu.go.id - Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menyampaikan KPU akan membentuk peraturan KPU (PKPU) terkait sosialisasi dan penyelenggaraan kampanye di media sosial. PKPU ini akan dikonsultasikan dengan DPR RI bersama pemerintah. Hal ini disampaikan Betty saat menjawab pertanyaan peserta Rapimnas dan Seminar Nasional Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), yang menanyakan terkait pengaturan kampanye partai politik di media sosial, Rabu (08/02/2023). “Untuk 2024 karena jadi lebih marak, maka akan diatur dalam ketentuan. Amanahnya didelegasikan ke KPU untuk membentuk PKPU terkait sosialisasi dan penyelenggara kampanye, semua masih belum, masih kami susun untuk dikonsultasikan ke DPR RI,” kata Betty Betty menyadari penuh dan mengetahui kehidupan sebagai penyelenggara pemilu akan banyak Dugaan, tuduhan-tuduhan. Untuk itu, Betty menekankan bahwa KPU bekerja sesuai ketentuan berlaku, mengurus data pemilih, membuat sistem informasi, menjalankan uji publik, serta berkonsultasi dengan DPR. Dalam kesempatan ini juga Betty menegaskan, Pemilu Serentak Tahun 2024 tetap dilaksanakan 14 Februari 2024 sesuai undang-undang. Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Ketua JMSI Sumut, Rianto, dan  Anggota KPU Provinsi Sumut, Yulhasni. (humas kpu ri tenri/foto tenri/ed dio).  

      Sidoarjo, kpu.go.id - KPU sebagai pusat kepemiluan mengundang kampus  memanfaatkan data KPU sebagai kajian akademik. KPU ingin bersinergi  untuk membangun peningkatan kapasitas personil yang berefek pada kapasitas Kelembagaan. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan 5 Perguruan Tinggi di Jawa Timur (Jatim) disaksikan oleh Anggota KPU Mochammad Afifuddin, di Sidoarjo, Selasa (7/2/2023). Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan 5 perwakilan pimpinan Perguruan Tinggi di Jatim, yakni Wakil Rektor I Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Matlazim, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama Universitas Islam Malang, Rony Malavia Mardani, Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Sidik Sunaryo, Rektor Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, KH. Abdul Hamid Wahid, dan Rektor Universitas Yudharta, Pasuruan, Dr. Kholid Murtadlo. “KPU sebagai central of election atau pusat kepemiluan mengundang kampus untuk memanfaatkan, terutama datanya sebagai kajian akademik,” kata Hasyim. Hasyim mengajak pihak kampus untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, terutama menugaskan mahasiswa untuk menjadi anggota KPPS. “Dengan begitu pemilih dan peserta pemilu mendapat peningkatan layanan, karena yang melayani fresh, orang-orang muda, well educated, dan juga dalam rangka strategi mengurangi petugas yang sakit,” lanjutnya. Sinergi ini menurut Hasyim adalah simbiosis mutualisme, karena bagi kampus ada aspek akademik dan aspek pengabdian masyarakat, serta bagi KPU dapat mengurangi problematika kepemiluan. Turut hadir Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur dan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kab/Kota se-Jawa Timur. (humas kpu ri hilvan/foto: hilvan/ed  dio)  

    Sidoarjo, kpu.go.id – Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 adalah Sarana Integrasi Bangsa. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat menghadiri Puncak Resepsi Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) bertema “Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru” bersama Anggota KPU Mochammad Afifuddin, di Stadion Delta Sidoarjo, Selasa (7/2/2023). Menurut Hasyim, bisa jadi dalam Pemilu 2024 partai dan tokoh partai menjadi kawan dalam koalisi pilpres yang sama, atau bisa jadi lawan dalam koalisi pilpres yang berbeda. Kemudian dalam Pilkada 2024, partai atau tokoh partai yang semula berkawan dalam Pemilu 2024 berubah menjadi lawan dalam koalisi Pilkada 2024 yang berbeda, atau semula lawan dalam Pemilu 2024, kemudian dalam Pilkada 2024 menjadi kawan, karena masuk ke dalam koalisi yang sama. “Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik dan pemilu, yang abadi adalah kepentingan. Oleh karena itu, tidak boleh ‘baperan’ dalam politik dan pemilu,” kata Hasyim di sela-sela acara. Lanjut Hasyim, pada prinsipnya kita semua adalah saudara: persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyah), persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan kemanusiaan  (ukhuwah basyariyah). “Walaupun kita berbeda pilihan dan koalisi, kita tetap satu juga, Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. Acara dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan apresiasi atas peran NU selama satu abad untuk bangsa dan negara dalam memberikan warna yang luar biasa untuk Indonesia, yakni nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Turut hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Rais 'Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, serta Pimpinan Kementerian/Lembaga RI. (humas kpu hilvan/foto: hilvan/ed dio)  

      Jakarta, kpu.go.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024, di Gedung DPR, Senin (6/2/2023). Kesimpulan rapat dibacakan Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, berisikan satu poin yakni Rancangan RPKPU tentang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024 beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU, yakni sebagai berikut, (a) Rancangan Dapil DPR RI Pemilu 2024 beserta peta daerah pemilihan, (b) Rancangan Dapil DPRD Provinsi Pemilu 2024 beserta peta daerah pemilihan, (c) Rancangan Dapil DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2024 beserta peta daerah pemilihan. Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan segala masukan dari anggota unsur DPR RI kemudian kementerian dalam negeri, Bawaslu RI dan DKPP RI. Sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy’ari, bersama Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Kepala Biro PUU Nur Syarifah, Kepala Biro AHPS Andi Krisna serta Kepala Pusat Data dan Informasi Nur Wakid Aliyusron menyampaikan Rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024 Mulai dari dasar hukum hingga pasal per pasal yang ada di dalam rancangan Peraturan KPU tersebut. Usai pembacaan rancangan PKPU, Kementerian Dalam Negeri (yang diwakili Dirjen Polpum dan Dirjen Dukcapil), Bawaslu dan DKPP memberikan tanggapan atas rancangan PKPU tersebut. (humas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)  

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Sabtu 14 Januari 2023 Dalam Rangka Melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun melaksanakan penyusunan Dan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2022. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten madiun yang di mulai pukul 09.00 WIB, penyusunan dan reviu laporan kinerja dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi dengan seluruh anggota Komisioner KPU Kabupaten Madiun,Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto serta jajaran penjabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Madiun. Dilaksanakan kegiatan ini Bahwasannya Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk evaluasi untuk mengatur capaian kinerja yang terlaksanakan selama tahun 2022. Dalam penyusunannya , pada masing masing Kepala Subbagian melaporkan dan menyampaikan kegiatan yang sudah dilaksankaan pada tahun 2022. disamping itu Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto memberikan evaluasi dan masukan terhadap penyampaian tersebut.  Setelah itu seluruh penyampaian dan penyusunan laporan kinerja di susun oleh Tim dari pada subbagian Perencanaan data dan informasi yang setelah itu laporan kinerja di reviu oleh tim penyusun Laporan Kinerja.