Berita Terkini

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Senin 17 Oktober 2022 KPU Kabupaten Madiun memulai kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Madiun. Setelah tahapan verifikasi administrasi selesai dilaksanakan, Tugas Verfikasi Faktual ini juga merupakan bagian dari Tahapan Pemilu yang harus juga dijalankan sebagai penentu parpol untuk menjadi peserta pemilu 2024 atau tidak. Pelaksanaan Verifikasi Faktual ini hanya dilaksanakan bagi Parpol yang sudah memenuhi syarat Administrasi dan belum memiliki kursi di parlemen yang ditetapkan oleh KPU RI pada Tanggal 13 Oktober 2022 lalu. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Jumangin menyampaikan bahwasannya terkait dengan tugas verifikasi faktual kepengurusan ini akan di cek 7 partai politik yang terdaftar di wilayah kabupaten madiun. Jumangin menambahkan tata cara melakukan verifikasi faktual ini dengan mencocokan lembar kerja yang sudah disiapkan dari KPU Kabupaten Madiun dengan Dokumen KTP dan KTA Parpol, serta status kepemilikan dan pengguaan kantor, dan juga perlunya pengecekan keterkaitan perempuan yang hadir dan bisa di Verifikasi Faktual Kepengurusan.   Tugas Verifikasi Faktual ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 17 – 18 oktober 2022 yang dibagi menjadi 2 tim. Yakni tim 1 yang melaksanakan tugas verifikasi faktual di Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB) . dan Tim 2 yang melaksanakan Verfikasi Faktual pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN),Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). dalam pelaksanaan verfak ini selalu di dampingi dari Bawaslu Kabupaten Madiun.  

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur sejumlah hal terkait proses pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2024. Mulai dari penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD, hingga syarat pemenuhan syarat minimal dukungan dan sebaran untuk dapat mendaftarkan dirinya ke KPU. Hal tersebut terungkap saat Anggota KPU Idham Holik memaparkan gagasan utama PKPU Rancangan Peraturan KPU Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada pada kegiatan uji publik yang berlangsung secara luring dan daring bersama kementerian/lembaga terkait, akademisi serta masyarakat pemerhati kepemiluan, Senin (17/10/2022). Idham menjelaskan pemanfaatan Silon DPD merupakan bagian dari keterbukaan KPU serta efektivitas pelaksanaan pendaftaran. “Kami berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi, less paper policy kita meminimalisir penggunaan dokumen fisik. Silon DPD sbg alat bantu,” ujar Idham. Sementara terkait pendaftaran baru bisa dilakukan bakal calon wajib memenuhi syarat (MS) minimal dan sebaran, menurut Idham hal tersebut merupakan syarat yang juga diatur dalam UU 7 Tahun 2017. Hal penting lainnya yang juga disampaikan Idham pada uji publik ini adalah penghapusan metode sensus diganti dengan metode Krejcie dan Morgan untuk menentukan jumlah sampel serta systematic sampling untuk menentukan sampel. “Hal lain, formulir daftar dukungan menggunakan format yang sama pada Pemilu 2019, sanksi pengurangan terhadap dukungan ganda, penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai alternatif pengganti KTP-el serta tanggapan masyarakat,” tambah Idham. Sebelumnya saat membuka kegiatan, Anggota KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta pada uji publik ini dan berharap masukan untuk penyempurnaan rancangan PKPU tersebut. “Atas nama KPU kami mengucapkan terima kasih, dan berharap semua pihak dapat memberikan masukan terkait draf PKPU yang akan kita bahas,” ucap Afifuddin. Turut mengikuti jalannya uji publik, Anggota KPU August Mellaz, Kepala Biro Perundang-undangan KPU Nur Syarifah. (humas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

  Bogor, dkpp.go.id -  Integritas dan kedisiplinan Pengamanan Dalam (Pamdal) sangat dibutuhkan dalam menjaga dan mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.  Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, didampingi Kepala Sekolah Polisi Negara Polda (SPN) Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Satria Adhy Permana, saat memberikan pengarahan kepada 470 peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Satuan Pengamanan Gada Pratama pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2022 gelombang pertama di SPN Lido, Senin (17/10/2022).  Bernad menginstruksikan seluruh peserta diklatsar untuk memahami peran dan tugas strategis yang diemban. "Jangan menganggap remeh tugas sekecil apapun yang anda laksanakan. Oleh karena itu timba ilmu, latih, ikuti petunjuk, dan juga arahan instruktur serta pelatih di SPN," tegas Bernad. Sebagai bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, Bernad mengibaratkan Pamdal sebagai imun bagi KPU. "Jadi kalian yang menjaga kekebalan tubuh secara internal dari serangan bakteri dan virus. Oleh karena itu integritas saudara, kedisiplinan saudara sangat dibutuhkan dalam menjaga proses-proses Pemilu dan Pikada Serentak Tahun 2024," tuturnya. Kegiatan diklatsar ini dibagi menjadi 3 gelombang dengan jumlah total 1.420 peserta. Turut hadir Pejabat Eselon I dan Eselon II beserta jajaran Sekretariat Jenderal KPU dan jajaran Pejabat SPN Polda Metro Jaya. (humas kpu ri: deni/foto: deni/ed dio)  

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Setelah selesainya pelaksanaan verifikasi administrasi calon peserta pemilu 2024 yang lalu, selanjutnya terkait dengan persiapan giat verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol disampaikan dalam Apel Pagi hari Senin 17 0ktober 2022. Dalam giat Apel Pagi ini dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi yang menyampaikan bahwasannya dalam pelaksanaan Tugas Verfikasi Faktual ini dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Seluruh personel KPU Kabupaten Madiun mulai dari Komisioner, Staf ASN dan PPNPN dikerahkan untuk melaksanakan Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024. Ali mengharapkan dalam pelaksanaan Giat Verfak ini seluruh tim yang berangkat untuk mempersiapkan segalanya, baik sampling data yang akan di pakai, serta kesehatan jasmani, karena dalam pelaksanaan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Apel pagi ini selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan persiapan verifikasi faktual kepengurusan partai politik peserta pemilu 2024.  

  Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menerima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara simbolis dari Kemendagri RI yang diserahkan oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, serta Rekapitulasi Data WNI per PPLN dari Kemenlu RI yang diserahkan Direktur Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto, Jumat (14/10/2022) di Ruang Sidang Utama KPU. Sesuai amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), KPU menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Tahapan ini dimulai pada 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023. Dalam pelaksanaannya, basis data yang digunakan adalah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang disediakan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu kegiatan ini menjadi menjadi satu momentum penting sebagai simbol akan dimulainya kegiatan penyusunan dan penataan dapil untuk anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam sambutan, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya tahapan ini. “Bulan Oktober ini, kita akan memulai tahapan penting, karena di dalam pemilu langsung salah satu asasnya adalah langsung. Langsung itu rakyat pemilih yang telah memenuhi syarat akan didata, didaftar, dan dimasukkan dalam daftar pemilih untuk menjadi pemilih Pemilu 2024. Basis datanya nanti berasal dari Kemendagri yang akan disampaikan pada bulan Desember 2022 ini,” kata Hasyim. Kemendagri yang diwakili oleh Wakil Mentri, John Wempi Wetipo menjelaskan Kemendagri menyerahkan DAK2 untuk Pemilu Tahun 2024 kepada KPU. DAK2 tersebut berdasarkan data kependudukan Semester I Tahun 2022, dengan jumlah 275.361.267 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 138.999.996 jiwa dan perempuan sebanyak 136.361.271 jiwa. “Data penduduk merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi salah satu unsur penting berdirinya suatu negara selain pemerintahan, wilayah dan pengakuan negara lain. Data penduduk menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan,” kata John Wempi. Sementara itu, Kemenlu yang diwakili Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto menjelaskan, Kemenlu telah melakukan pendataan dan total warga negara yang berhak memilih di luar negeri pada Pemilu tahun 2024 per 12 Oktober 2022 berjumlah 2. 310.497 jiwa. Angka ini terdiri dari 1.430. 201 wanita dan 880.296 pria. Data dikumpulkan melalui 130 perwakilan Republik Indonesia yang tersebar di mancanegara. “Kemenlu akan terus memutakhirkan data agregat untuk penyusunan DP4 LN pada tahapan Pemilu selanjutnya,  sehingga data tersebut akan menjadi semakin akurat dan semakin bisa diandalkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024,” Andy Rachmianto Atas data agregrat berbasis Kecamatan maupun data warga negara kita yang berada di luar negeri yang disampaikan tersebut, KPU menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Kemenlu. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Anggota KPU Betty Epsilon Idroon, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, August Mellaz, dan Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno dan Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima. Sementara dari Kemendagri hadir Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Sesditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, Direktur Poldagri, Syarmadani, serta Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dan Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Humas KPU Arf/Foto: Dosen/ed dio)  

Jakarta, kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima membuka kegiatan Penentuan Sampel Dalam Verifikasi Faktual, di Jakarta, Jumat (14/10/2022). Hasyim menyampaikan pengambilan sampel ini untuk mengetahui siapa dan berapa jumlah anggota partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual, yang mana pengambilan sampelnya dari daftar nama anggota partai politik untuk 9 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi.  "Karena metodenya sampling bukan metode sensus pada hari ini jumat KPU akan menyelenggarakan kegiatan pengambilan sample dari daftar nama anggota parpol itu akan dijadikan dasar untuk verifikasi faktual, akan dilakukan untuk 9 parpol nasional dan 4 parpol lokal Aceh ikut verifikasi faktual," tutur Hasyim saat membuka kegiatan. Sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor 55 terkait partai politik peserta Pemilu 2019 yang melebihi ambang batas (parliamentary treshold) atau memiliki kursi di DPR RI, kata Hasyim, tidak dilakukan verifikasi faktual. Oleh karena itu, dari 18 partai politik yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi, terdapat 9 partai politik yang telah memiliki kursi di DPR RI  tidak akan melalui verifikasi faktual. Sementara 9 partai politik tidak memiliki kursi di DPR RI dan merupakan partai politik baru akan dilakukan verifikasi faktual. "Dari 18 yang akan dilakukan verifikasi faktual 9 parpol, verifikasi pengurusan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota kemudian terhadap kantor pengurus tingkat pusat, provinsi ,kabupaten/kota, kemudian verifikasi kenggotaan di kabupaten/kota yang didaftarkan melalui syarat untuk persyaratan parpol," kata Hasyim.  Sementara itu, Anggota KPU yang membidangi divisi teknis penyelenggara pemilu, Idham Holik mengatakan verifikasi faktual akan dilakukan mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022.  Pada hari pertama pelaksanaan verifikasi faktual, Idham menyampaikan KPU akan melakukan verifikasi faktual mengunjungi alamat kantor partai politik tingkat nasional dan tingkat lokal Aceh. "Jadi hari pertama kami lakukan kunjungan ke partai dalam rangka verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan dan alamat kantor apakah sesuai dengan dokumen yang disampaikan dulu saat pendaftaran pada 1-14 agustus yang telah diverifikasi administrasi tahap pertama dan kedua," kata Idham. Terkait penarikan sampel ini, lanjut Idham, akan dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politk (SIPOL) oleh masing-masing partai politik.  Kegiatan ini, tambah Idham, merupakan komitmen KPU untuk terbuka dalam penarikan sampel dan juga memberikan ruang partisipatif untuk semua pihak. Kegiatan ini mengundang Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP), serta pimpinan dan narahubung dari 9 partai politik  nasional dan 4 partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi dan akan dilakukan verifikasi faktual. Setelah parpol menarik sampel melalui SIPOL dengan komputer yang disiapkan KPU, hasil penarikan sampel data anggota parpol diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual. (humas kpu ri tenri/foto: deni/ed diR)