Berita Terkini

Jakarta, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos didampingi Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Andre Putra Hermawan dan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling, menerima audiensi PT Eltran Indonesia, yang dipimpin Direktur Utama Dewayana Agung Nugroho, Selasa (6/9/2022). Kunjungan ini dalam rangka mengenalkan aplikasi milik PT Eltran Indonesia “Folio Digital Platform” yang diklaim mampu membantu kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Atas paparan yang disampaikan, Betty mengucapkan terima kasih, terutama untuk atensi yang disampaikan PT Eltran Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Meski begitu dirinya mengaku akan membahas lebih lanjut dengan Ketua dan Anggota KPU serta jajaran pejabat Setjen KPU terkait aplikasi ini. Di luar itu dia mengingatkan pentingnya sisi security (keamanan) dari setiap sistem informasi, mengingat kerja penyelenggara yang dilihat banyak pihak. “Ada beberapa hal yang saya catat dari pertemuan kita ini, dan catatan soal security itu juga jadi yang perlu terus menerus kami perbaiki," ungkap Betty.  Lebih lanjut, Betty menjelaskan bahwa persoalan KPU tidak hanya saat pemungutan suara tetapi juga lebih kepada rekapitulasi hasil pemungutan suara yang diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin kesalahannya atau margin of error-nya. "Persoalan kita lebih kepada rekap, rekapitulasi berjenjang dari atas sampai ke bawah, negara-negara lain itu belajar ke kita karena opennes di hari pemungutan suara, semuanya bisa dilihat hasilnya langsung," ujar Betty.  Sebelumnya Dewayana Agung Nugroho memperkenalkan aplikasi Folio Digital Platform yang dapat membantu KPPS, terutama dalam mempercepat kerja di TPS. “Kalau kita lihat pemilu kemarin ada kecapekan (kelelahan), dengan kita mencoba sistem kami ini bisa membantu pekerjaan teman-teman KPPS," kata Dewayana.  General Manager (GM) Operasional, Husnan Arofat menambahkan, kelebihan Folio dapat membantu mendaftar pemilih, absensi petugas KPPS, juga mengidentifikasi peserta pemilu. Selain itu dapat menjadi alat komunikasi para petugas, dokumentasi kegiatan, penyimpanan dokumen hingga audit jaminan keamanan. "Ini bisa ditawarkan solusi (melalui) Folio," kata Husnan. (humas kpu ri tenri/foto: tenri/ed diR)

  Aceh, kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU Eberta Kawima melakukan monitoring dan supervisi verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu Serentak 2024 di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, Selasa (6/9/2022). Membuka arahan, Idham mengapresiasi kinerja para verifikator dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Dia selanjutnya membahas sedikit persoalan dalam proses verifikasi administrasi di mana ditemukan permasalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). “Terkait hal ini KPU sudah mengantisipasi dengan bersurat kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri pada 30 Agustus lalu,” tambah Idham. Menurutnya, KPU tidak bisa menyelesaikan verifikasi administrasi apabila klarifikasi terkait NIK di dalam DPB tidak selesai. Anggota partai dikatakan Idham harus memiliki NIK yang valid karena berkaitan dengan hak suara. Sementara itu Eberta Kawima mengatakan, sesuai amanah Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretariat KPU harus menjaga soliditas internal maupun eksternal. "Saya menyampaikan amanah dari Pak Sekjen untuk teman-teman semua agar menjaga soliditas internal kita maupun eksternal, karena soliditas merupakan modal utama untuk mengahadapi Pemilu Serentak 2024 mendatang,” ucap Wima Turut hadir Ketua dan Anggota KIP Aceh, Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Pidie beserta jajaran sekretariat KIP Kabupaten Pidie. (humas kpu ri idan/foto: idan/ed diR)

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id “Dimohon pencermatan bersama terkait dengan sisa anggaran pada DIPA pertama, dan juga adanya tambahan Anggaran”, ujar Ketua KPU Kabupaten Madiun Ali Nur Wahyudi saat memimpin Rapat Pleno kali ini. Rapat Pleno yang dimulai pukul 09.00 WIB ini hadiri oleh seluruh Komisioner , Sekretaris dan juga Seluruh Kepala Subbagian dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Bulan Agustus 2022. Seluruh laporan Evaluasi Program dan Anggaran Bulan Agustus 2022 disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Madiun Agung Dwi Murdianto dengan total hasil 60,16% dari DIPA yang nantinya juga akan ada revisi kembali sampai hari Jum’at. Seluruh peserta Rapat Pleno menerima dan menyepakati seluruh hasil rapat, disamping itu Ali menambahkan terkait dengan pernyerapan anggaran diharapkan untuk tetap tertib administasi dan selalu di konsultasikan terlebih dahulu. Giat Evaluasi anggaran ini selesai pukul 11.00 WIB dilanjutkan kegiatan masing masing.

  Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pengembangan Aplikasi Sistem Daerah Pemilihan (Sidapil) di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU, Senin (5/9/2022). Sebagaimana tema yang diambil, pada rapat ini dijelaskan sejauh mana hasil pengembangan aplikasi Sidapil yang telah dilakukan.  Berikutnya, Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima memberikan masukannya terhadap hasil pengembangan aplikasi Sidapil tersebut. Idham Holik mengapresiasi kemajuan pengembangan Sidapil yang disebutnya sudah jauh lebih siap. Dengan kondisi tersebut dia optimis manajemen penataan dapil akan jauh lebih baik. Dia juga menyampaikan penataan dapil dilaksanakan  14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Untuk itu, bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sidapil sudah dapat dimulai awal Oktober 2022 kepada KPU provinsi dan KPU kab/kota. Di luar itu, Idham mengingatkan agar Sidapil merujuk kepada Peraturan KPU (PKPU) Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Yang dalam waktu dekat KPU menurut dia juga akan mengirim surat ke DPR RI dalam rangka rapat konsultasi berkaitan draf PKPU Penataan Dapil. “Harapan saya awal Oktober sudah diundangkan sehingga saat bimtek kepada KPU provinsi, tidak hanya aplikasi sudah siap, tetapi juga PKPU-nya juga sudah siap," tambah Idham.  Senada, August Mellaz mengapresiasi hasil pengembangan Sidapil. Namun dia tetap menyarankan agar dibuat semacam konsep book tentang penggunaan aplikasi Sidapil. "Ini agar kita bisa tahu tujuan, manfaat, dan data apa saja yang ada di dalam, dan bisnis prosesnya," kata Mellaz. Begitu juga Betty Epsilon Idroos yang menekankan agar  segera ditetapkan penggunaan peta dalam aplikasi Sidapil ini, bisa dalam bentuk peta GIS Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Adwil dari Kementerian Dalam Negeri. Dia juga meminta agar admin pengguna Sidapil nanti benar-benar admin yang menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidaktepatan penunjukkan admin yang justru mengganggu sistem. "Nanti juga perlu diuji coba kalau semua (514 kab/kota) menggunakannya pada jadwal hectic bersamaan kira-kira terganggu atau tidak, kita hitung dampak penggunaannya," lanjut Betty. Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU Janrio Michael Barus memaparkan dan menyimulasikan desain pengembangan aplikasi Sidapil. Dia mengungkap akan ada 3 tipe pengguna yakni KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU RI. Dalam aplikasi Sidapil ini, kata dia, akan ada menu dashboard yang terdiri dari tahapan penataan dapil, peta dan rincian dari draf dapil yang telah ditata dan informasi penataan dapil yang ditetapkan oleh KPU RI.  Turut hadir, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Andre Putra Hermawan, serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU. (humas kpu tenri/foto: tenri/ed diR)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menjalin kerja sama dengan IDN Media terkait Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024, Senin (5/9/2022). Kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan ditandatangani langsung Ketua KPU Hasyim Asy'ari dengan CEO IDN Media, Winston Putra Utomo diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi z. Hasyim Asy’ari sebelum dilakukannya penandatanganan MoU menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menyukseskan pemilu yang dimulai dengan pelibatan banyak pihak. Kerja sama dengan IDN Media menurut dia juga diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi kepada generasi muda (milenial dan z) yang menjadi pengakses mayoritas IDN Media. “Kalau tadi dikatakan pengakses IDN Media 70 juta, berarti sekitar 30 persen pemilih kita itu penikmat konten IDN Media, sehingga pengakses IDN Media bisa menyabut pemilu dengan riang gembira,” ujar Hasyim. Salah satu yang bisa disegarkan dari istilah kepemiluan seperti akronim, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil), yang mungkin banyak tidak dimengerti generasi milenial dan generasi z. “Ini kan penting, ternyata bagi sebagian orang luber jurdil itu old fashion, tapi bisa kita desain ulang dengan Bahasa kekinian,” kata Hasyim. Sebelumnya CEO IDN Media, Winston Putra Utomo mengatakan tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mendukung anak muda agar berpartisipasi dalam menentukan calon pemimpin. Dia berharap kesamaan semangat dengan KPU ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. “Dan membawa dampak bagi masyarakat ke tempat lebih baik lagi,” ujar Winston. Sementara itu Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, mengatakan sebagai pemilu yang kompleks dengan tantangan luar biasa, kerja sama antara IDN Media dengan KPU diharapkan dapat menawarkan beragam hal yang berbeda. Dia juga menyebut IDN Media memiliki keunikan tersendiri karena selalu berbeda dan interaktif. Turut menyaksikan penandatanganan MoU, Anggota KPU August Mellaz, Parsadaan Harahap, Wakil Pemimpin Redaksi IDN Times Umi Kalsum Lead Video Producer IDN Times Yohanes Eko dan Head of Communications IDN Media Kania Aisha Pasaman. Selain penandatanganan, rombongan KPU juga diajak berkeliling melihat ruang redaksi, Hasyim Asy'ari juga mengisi konten IDN Times bersama dua Anggota JKT48 Dhea Angelia dan Gita Sekar Andarini serta diskusi bertema 526 Hari jelang Pemilu 2024, Milenial Ayo Ikut Pemilu. (humas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)

  Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali hadir sebagai Terlapor pada Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi dengan agenda Pemeriksaan Pembacaan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor terhadap empat laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 untuk Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dengan Nomor Perkara 011/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, Partai Masyumi dengan Nomor Perkara 013/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, Partai Kedaulatan dengan Nomor Perkara 014/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, dan Partai Reformasi dengan Nomor Perkara 015/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (5/9/2022). Hadir memenuhi undangan sidang, Anggota KPU Mochammad Afifuddin didampingi Plt Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Nur Syarifah dan Tenaga Ahli KPU Muhammad Zaid. Sidang sendiri dipimpin Ketua Majelis Puadi dan Anggota Majelis Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Terhadap laporan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Mochammad Afifuddin mempertanyakan status laporan Pelapor yang disebutnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Juga laporan Pelapor dianggap kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu pada 15 Agustus 2022, sementara di sisi lain Pelapor tidak menguraikan dengan jelas waktu terjadinya peristiwa. Pada petitumnya laporan Pelapor untuk perkara ini patut tidak dapat diterima karena KPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Hal yang sama untuk perkara Partai Reformasi yang disebut Afif laporan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).  “Sehingga dengan demikian dalil laporan pelapor patut untuk dikesampingan dan tidak dapat diterma,” kata Afif. Ikut menjawab laporan Partai Masyumi, Muhammad Zaid menganggap laporan Pelapor salah dengan objek yang disoal. Selain itu Pelapor tidak dapat memenuhi syarat (berkas tidak lengkap) maka tidak dapat dilakukan ke tahap berikutnya. Terhadap jawaban keempat untuk laporan Partai Kedaulatan, Nur Syarifah juga mengawali pembacaan jawaban dengan menyatakan laporan Pelapor kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Laporan Pelapor juga dinilai salah menerapkan dasar hukum sehingga tidak menguraikan dasar hukum pelanggaran administratif pemilu yang dilanggar juga salah menentukan objek yang disoal. KPU telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.  (humas kpu hilvan/foto: hilvan/ed diR)