Berita Terkini

Madiun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun mengikuti Sosialisasi Public Relations bagi host podcast yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Media Center KPU Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh host podcast KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Nur Salam, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi para host podcast. Ia menyampaikan bahwa podcast merupakan salah satu inovasi strategis dalam edukasi pemilih di era digital. “Podcast sebagai inovasi edukasi pemilih di era digital memiliki peran yang sangat vital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi seluruh host podcast,” ujar Nur Salam. Ia menambahkan bahwa peran host podcast menuntut kompetensi yang komprehensif, mulai dari penguasaan regulasi kepemiluan, pemahaman teknis penyiaran, kemampuan menjaga netralitas dalam pemilihan diksi, hingga keterampilan merancang konten yang menarik dan informatif. Sosialisasi Public Relations ini menghadirkan narasumber eksternal, antara lain Widya Subianto, presenter CNN Indonesia, yang membagikan pengalaman serta praktik terbaik dalam dunia penyiaran dan pengelolaan konten media digital. Selain itu, Ratih Puspa S., Sos., M.A., Ph.D. dari Universitas Airlangga turut menyampaikan materi mengenai government digital public relations. Melalui kegiatan ini, diharapkan host podcast KPU, termasuk KPU Kabupaten Madiun, semakin profesional dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat serta mampu memperkuat kepercayaan publik melalui komunikasi yang edukatif, netral, dan berintegritas.     Penulis: Risma Editor: Endy S.

Surabaya – Dalam rangka memperkuat koordinasi terhadap berbagai isu strategis kepemiluan, mulai dari persiapan logistik, pengelolaan anggaran, hingga pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun mengikuti Rapat Konsolidasi Wilayah Aparatur Sipil Negara (ASN) KPU se-Jawa Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ini berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 17–18 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Rapat konsolidasi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Subbagian Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur serta KPU kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk Kepala Subbagian Sekretariat KPU Kabupaten Madiun. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antarjajaran kesekretariatan KPU dalam menghadapi agenda kepemiluan ke depan. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, Nanik Karsini, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh ASN KPU dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia menegaskan bahwa peran ASN sangat krusial dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. “Melalui rapat konsolidasi ini, diharapkan kesiapan KPU Jawa Timur sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas dapat semakin dimantapkan,” ujar Nanik Karsini. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas koordinasi, tata kelola organisasi, serta kinerja kesekretariatan guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.   Penulis: Risma Editor: Endy S.

Madiun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada Selasa (16/12/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Bimtek dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, yang memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU. Ia menekankan bahwa Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota harus memahami secara menyeluruh konsep dan unsur SPIP, mengingat divisi tersebut merupakan garda terdepan dalam pengawasan internal kelembagaan. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh Operator SPIP pada Satuan Tugas (Satgas) KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Sesi utama diisi dengan pemaparan materi mengenai SPIP, khususnya mekanisme dan tata cara pengisian Kartu Kendali SPIP. Materi disampaikan oleh narasumber dari auditor Inspektorat Wilayah II dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU, yang memberikan penjelasan teknis serta panduan praktis dalam pengisian Kartu Kendali SPIP sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Madiun diharapkan semakin memahami dan mampu mengimplementasikan SPIP secara optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.     Penulis: Risma Editor: Endy S.

Madiun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun menyelenggarakan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 serta Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Madiun pada Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Madiun pukul 13.00–15.30 WIB. Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Madiun, Nur Anwar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tugas KPU pada masa pascapemilu untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan data partai politik. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama meliputi status kepengurusan dan keanggotaan partai politik, pemenuhan keterwakilan perempuan, serta kepastian domisili kantor tetap partai politik. Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan data secara berkala melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Foto Bersama Selanjutnya, Anggota KPU Kabupaten Madiun Divisi Teknis Penyelenggaraan, Lutfi Al’as’ari, menyampaikan materi mengenai mekanisme dan kebijakan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. Materi tersebut mencakup dasar hukum PAW, alasan terjadinya PAW, mekanisme pengusulan dan penetapan calon PAW, proses verifikasi dan klarifikasi, hingga upaya hukum dalam pelaksanaannya. Disampaikan pula bahwa PAW dilakukan untuk mengisi sisa masa jabatan anggota DPRD yang berhenti antar waktu dan tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan kurang dari enam bulan. Dari unsur kesekretariatan, Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Madiun, Endy Setyawan, menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik melalui Sipol merupakan tanggung jawab masing-masing partai politik. KPU berperan sebagai fasilitator dan pemberi layanan, termasuk meneruskan informasi perubahan keanggotaan partai kepada KPU RI apabila diperlukan. Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Teja Rasa Adhi, menyampaikan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pemantauan dan memberikan imbauan dalam proses pemutakhiran data partai politik. Ia menambahkan bahwa Bawaslu saat ini berfokus pada pemantauan progres pemutakhiran data Semester II serta mengajak partai politik untuk berkomunikasi aktif apabila mengalami kendala teknis. Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Slamet Widodo, dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik pada masa pascapemilu. Menurutnya, sinkronisasi data partai politik perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah potensi pelanggaran administrasi, sekaligus membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten Madiun, Sekretaris KPU, jajaran sekretariat, Bawaslu Kabupaten Madiun, serta liaison officer (LO) partai politik se-Kabupaten Madiun. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Madiun berharap partai politik semakin aktif dan tertib dalam melakukan pemutakhiran data melalui Sipol serta menjalin koordinasi yang baik dengan KPU dan Bawaslu demi mendukung tertib administrasi kepemiluan pada masa pascapemilu.   Penulis: Anissa Editor: Endy S.

Madiun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Internalisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (15/12/2025). Dalam kegiatan tersebut, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Timur, Habib M. Rohan, menyampaikan bahwa internalisasi penyelenggaraan SPI dan pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas dan marwah lembaga, apa pun bidang tugas yang dijalankan. Menurutnya, SPI dan ZI tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai prinsip dasar dalam mencapai tujuan organisasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPI dan ZI harus didukung oleh komitmen pimpinan, fokus pada upaya pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan berkeadilan. Selain itu, seluruh jajaran penyelenggara pemilu diingatkan untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan. KPU Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik melalui penerapan SPI serta pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, seluruh Kepala Subbagian, serta staf teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum di lingkungan KPU Kabupaten Madiun.       Penulis: Risma Editor: Endy S.

Madiun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (15/12/2025) pukul 08.00 WIB di halaman Kantor KPU Kabupaten Madiun. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf kesekretariatan, Anggota KPU Kabupaten Madiun, serta Sekretaris KPU Kabupaten Madiun. Apel dipimpin oleh Anggota KPU Kabupaten Madiun, Irsyad Kholis Fatchurrozaq, selaku pembina apel. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara proses dan hasil kerja melalui penerapan konsep slow living dalam menjalankan tugas sehari-hari. Suasana Apel Pagi di Halaman Kantor Menurutnya, konsep slow living bukan berarti bekerja secara lambat, melainkan bekerja dengan lebih sadar, terukur, dan seimbang agar setiap proses dapat dijalani secara optimal tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan kesehatan mental. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terjebak dalam budaya toxic productivity yang dapat berdampak negatif dalam jangka panjang. “Hidup bukan hanya tentang hasil, tetapi juga menghargai setiap prosesnya. Jangan toxic productivity, namun tetap bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang ada,” ujarnya. Melalui amanat tersebut, pembina apel berharap seluruh jajaran KPU Kabupaten Madiun mampu menjaga keseimbangan antara kinerja, disiplin, dan kesehatan mental sehingga dapat menjalankan tugas kelembagaan secara profesional dan berkelanjutan. Apel rutin Senin pagi ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dijalankan senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan.   Penulis: Anissa Editor: Endy S.