Berita Terkini

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Dengan Tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” KPU Kabupaten Madiun laksanakan kegiatan Upacara Bendera memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 th. Kegiatan Upacara yang dimulai pukul 08.00 WIB yang bertempat di Halaman Kantor KPU Kabupaten Madiun ini di pimpin oleh Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Irsyad Kholis Fatchurrozaq dan dihadiri oleh Anggota Komisioner, Sekretaris KPU  Kabupaten Madiun dan Seluruh Staf Personel KPU Kabupaten Madiun. Prosesi Pengibaran Bendera Sang saka merah putih di lakukan oleh tim Jagatsaksana KPU Kabupaten Madiun dengan lancar dan Khidmat. Setelah itu dilanjutkan dengan Amanat dari Pembina upacara.   Yakni dalam amanatnya Irsyad menyampaikan Bahwasannya Seluruh Pahlawan telah selesai memerdekakan dirinya sendiri dari pertarungan hawa nafsunya sebelum memerdekakan bangsanya, Yang merupakan romantisme Sejarah yang  telah terukir seperti suri tauladan dari Jendral Sudirman, beliau mengharapkan kekompakan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk menuju tahapan Pilkada serentak yang sesuai tagline kita “Pilkada Santun, Madiun Rukun”. Di sela sela Kegiatan Upacara bendera ini dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada karyawan KPU Kabupaten Madiun yang berprestasi yang  dilaksanakan dengan lancar dan di akhiri dengan foto Bersama.  

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Madiun mengajak seluruh organisasi Disabilitas, Pilar Sosial dibawah naungan Dinas Sosial, awak media dan tokoh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawal data pemilih di Kabupaten Madiun. Tujuanya agar seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa masuk dalam daftar pemilih, disampaikan oleh Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Irsyad Kholis Facthurrozaq dalam pembukaan kegiatan tersebut. Hal ini diketahui saat KPU Kabupaten Madiun menggelar rapat Koordinasi mitigasi kerawanan data pemilih pada Pemihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 yang dihadiri Persatuan Penyandang Disabilitas Kab Madiun ( PPDM) diantaranya PERTUNI (TUNA NETRA), GERKATIN  (TUNA RUNGU WICARA, DMI ( DISABILITAS MOTOR INDONESIA), KRIDA (TUNA DAKSA ). Sedangkan yang hadir dari Pilar sosial dibawah naungan Dinas Sosial adalah TAGANA, SLRT, PSM, TKSK, PKH, PENDAMPING REHSOS, dan  PENDAMPING DISABILITAS ASPD. Juga ada dari perwakilan awak media dan tokoh masyarakat. "Kami ingin memastikan tidak ada data pemilih yang tercecer. Karenanya kami libatkan semua pihak untuk ikut serta mengawal semua warga yang berhak memilih tercatat dalam daftar pemilih tetap," kata koordinator Divisi hukum dan pengawasan”, Muhammad Wakhid Hasyim, Jumat (16/8). Sengaja kita libatkan paguyuban disabilitas, pilar sosial, media dan tokoh masyarakat karena aktifitas mereka yang padat dan lagsung bersentuhan dengan masyarakat luas. "khususnya disabilitas dan ODGJ. mereka sangat rawan tidak masuk Daftar Pemilih. Karenanya pilar sosial kita ajak bergandengan tangan,"tutur Hasyim di sela sela sebagai pemareri dalam rapar koordinasi tersebut. Dan yang terpenting, KPU mengajak seluruh pihak untuk serta meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga kerukunan dalam pilkada tahun ini. "Mari kita wujudkan pilkada santun Madiun rukun," kata Hasyim sambil melantunkan yel yel pilkada santun Madiun rukun menyemangati peserta Rakor. Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun, Agung Budiarto mengapresiasi kegiatan KPU yang menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan paguyuban disabilitas, Pilar Sosial dan tokoh masyarakat ini. Karena para Disabilitas, ODGJ, Lansia dan sejenisnya ini jarang tersentuh pendidikan politik. Bahkan mereka bisa jadi luput dari pendataan pemilih. "Saya acungi jempol aksi KPU Madiun. Dengan melibatkan pilar soaial ini, kerawanan data pemilih pada Disabilitas, ODGJ dan lansia bisa maksimal. Saya yakin ini cukup ampuh mengawal pemilih tidak ada yang tercecer," kata Agung budiarto saat menjadi pemateri rapat koordinasi. Lebih lanjut Agung mengatakan Jumlah warga disabilitas sebanyak 5324 jiwa, ODGJ Sebanyak 2072 jiwa dan 83.535 warga lansia. Dalam rapat koordinasi ini diharapkan semuanya ikut andil dalam mengawal data pemilih. "kami menyambut baik KPU bisa sanding data dengan Dinsos, sehingga data ODGJ, Disabilitas dan lansia bisa masuk 100 persen menjadi data pemilih pada pilkada tahun ini," tutup Agung. Diketahui, Pilkada Tahun 2024  bakal digelar pada 27 November  serenrak se indonesia termasuk di Kabupaten Madiun. Untuk mengawal data pemilih KPU madiun mensosialisikan cekdpt online dan help desk penyusunan daftar pemilih yang disitu tercata nomor HP di masing masing desa dan kecamatan.

Madiun https://kab-madiun.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Soedono Madiun, di Jalan Soetomo, Kota Madiun, Rabu (14/8). Dalam Koordinasi dengan RSUP Soedono ini, Dihadiri Muhammad Wakhid Hasyim selaku divisi hukum dan pengawasan dan lutvi al as'ari Divisi Teknis Penyelenggara. Kunjungan ini dalam rangka persiapan lokasi pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Madiun Tahun 2024. kami gerak cepat untuk kordinasi dengan RSUP, lebih cepat koordinasi lebih baik," kata Anggota KPU Kabupaten Madiun, Muhammad Wakhid Hasyim. Untuk Penetapan Lokasi Rumah Sakit, lanjut Hasyim, KPU tetep Memperhatikan hal hal yang sesuai aturan, diantaranya syarat lokasi Pemeriksaan Kesehatan, RS minimal Tipe B. Nanti segera kita Plenokan, karena kita dikejar deadline,tutupnya.  

Madiun, Http://kab-madiun.kpu.go.id  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun Menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Tokoh Agama pada Pemihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024. Sejumlah persoalan dan polemik yang sedianya bakal terjadi Jelang dan Paska Pemilihan di obrolkan dengan santai namun serius. "Hari ini kan paska Penetapan DPS. jadi lebih dini kita kawal pemilih dilingkungan pesantren apakah sudah terdata seluruhnya atau belum, mengingat di pondok pesantren banyak pemilih dari luar daerah," kata Anggota KPU Kabupaten Madiun Divisi Hukum dan Pengawasan, Muhammad Wakhid Hasyim, usai Acara yang digelar di Rumah Makan Pondok Jati, Desa Mojopurno Kabupaten Madiun. Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan ini mengatakan polemik data pemilih ini menjadi salah satu konsen kami yang urgen untuk terus kita kawal, agar seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suaranya. Dengan cara memberi bekal para pengasuh pondok pesantren, pengurus Robitoh Ma'had Islamiyah (RMI) dan tokoh Agama ini untuk ikut serta mengkampanyekan http://cekdptonline.kpu.go.id ditengah masyarakat. "mereka kan aktif ditengah masyarakat, kami meyakini cara ini sangat efektif," tegas Hasyim. Selain persoalan data pemilih, isu SARA, HOAK, persekusi dan sejumlah pemicu terjadinya konfilk jelang dan paska Pilkada juga didiskusikan untuk ikut serta meredam demi keutuhan NKRI dan Pilkada Madiun berjalan santun dan rukun. "dengan jaringan santri, alumni aktifitas ditengah masyarakat dan keaktifan tokoh agama di sejumlah organisasi ini diyakini mampu meredam gejolak tersebut, sehingga KPU akan terus berkolaborasi," tutup Hasyim. Sementara, perwakilan Polres Madiun yang hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan sejumlah persoalan yang bisa memicu konfilk pada masa tahapan, masa pemilihan dan paska coblosan yang wajib diwaspadai. "Potensi konfik pasti ada pada perhelatan pilkada, namun peran tokoh agama dan masyarakat sangat ampuh untuk menangkalnya," kata Kanit bidang Politik Sat intelkam Aiptu Wasis Pamuji Saat memberikan arahnya pada acara tersebut.   Komunikasi yang bersifat kekeluargaan ini patut dilestarikan untuk saling menjaga kerukunan dan keamanan di Kabupaten Madiun. "Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat dalam sebuah Pilkada. Tokoh agama juga mampu berperan sebagai penyejuk umat, semakin banyak tokoh di masyarakat berperan aktif dalam mengkampanyekan Pilkada Santun Madiun Rukun, diyakini perhelatan pilkada bisa berjalan aman dan kondusif," tandas Wasis.

Madiun, http://kab-madiun.kpu.go.id  Hari ini, KPU Kabupaten Madiun Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi  dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang turut mengundang pihak terkait yakni dari Bawaslu Kabupaten Madiun, Polres, Polresta, Bakesbangpoldagri, dan Dispendukcapil. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Madiun Nur Anwar yang turut dihadiri juga oleh Seluruh Komisioner , Sekretaris Serta Kasubbag dan Staff Sekretariat. Dalam Rekapitulasi ini dilaksanakan dengan cara perwakilan dari PPK membacakan satu persatu hasil DPHP tiap kecamatan masing masing. Seluruh Proses mulai dari Coklit sampai dengan Penetapan DPS ini di komando langsung oleh Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi Irsyad Kholis Fatchurrozaq dimana selama prosesnya menggunakan Aplikasi Sidalih. Dalam Rapat pleno Terbuka ini semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Setelah disetujui hasil dari Rekapitulasi ini dilanjutnya penandatangan Berita Acara dan Serah Terima Hasil DPS kepada seluruh pihak terkait.      Download SK DPS Pilkada 2024 Cek DPT Online :  http://cekdptonline.kpu.go.id  

Madiun https://kab-madiun.kpu.go.id Sedikitnya tiga dari lima komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Madiun ikuti Orientasi Tugas (Ortug) gelombang ke X (sepuluh) yang Diselenggarakan KPU Republik Indonesia. Ortug ini bakal digelar mulai tanggal 4 sampai 8 Agustus di Resimen Induk Jakarta (Rindam Jayakarta) di Jakarta. Ketiga Komisioner itu adalah Nur Anwar, Muhammad Wakhid Hasyim dan Lutfi alasari. Meski kita di Jakarta, Namun Koordinasi dan Pekerjaan di Madiun tetap Kami Monitor,kata Hasyim, koordinator Divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Madiun. Resimen Induk Kodam Jayakarta atau Rindam Jayakarta adalah suatu wadah untuk Menggembleng, membentuk dan melatih Prajurit untuk Menghasilkan suatu Angkatan Bersenjata yang Profesionalisme Kemiliteran serta Perjuangan guna Menghadapi setiap Ancaman baik dari dalam maupun luar Negeri, Markas satuan berada di Wilayah Jakarta Timur dan Bogor. Sesuai jadwal, Ortug dihadiri 5 (lima) Komisioner dan Sekretaris, namun karena tahapan pilkada yang begitu padat dan tidak bisa digantikan jadwalnya, dua Komisioner dan Sekretaris diundur, atau dijadwal ulang,kata hasyim. Diketahui, Pilkada tahun 2024 bakal digelar Serentak di 545 Daerah. Tersebar di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 kota se Indonesia pada 27 November Mendatang. Khusus di Kabupaten Madiun, tag line nya "Pilkada Santun Madiun Rukun"